Zum Inhalt springen

Steuerliche Informationen Februar 2024

Einen schönen guten Tag und willkommen zu den News aus der Steuerwelt.

Bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbegünstigungen für Winterdienst- bzw. Schneeräumkosten betreffend öffentliche Gehwege mit der Begründung ab, dass die Dienstleistungen nicht auf dem Privatgrundstück ausgeführt werden. Diese Auffassung widerspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

An die Form eines Kindergeldantrags sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs keine hohen Anforderungen zu stellen, da das Kindergeld der Wahrung des Grundsatzes der Steuerfreiheit des Existenzminimums und der Förderung der Familie dient.

Die Aufforderung der Finanzbehörde zur Vorlage eines Gesamtjournals, in dem auch nicht aufbewahrungspflichtige E-Mails aufgelistet bzw. nach den Vorgaben der Finanzverwaltung dargestellt werden sollen, überschreitet laut Finanzgericht Hamburg die Befugnisse der Finanzverwaltung und ist damit rechtswidrig.

Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich in ihrer Freizeit über Dienstplanänderungen zu informieren oder Weisungen des Arbeitgebers zur Konkretisierung der Arbeitszeit entgegenzunehmen, z. B. per SMS.

Der Referentenentwurf für das Bürokratieentlastungsgesetz IV ist veröffentlicht worden. Er enthält u. a. die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im Handels- und Steuerrecht von zehn auf acht Jahre.

Dies und weitere Themen in unserem Newsletter.

___________________________________________________________________________________

Good morning and welcome to the news from the world of tax.

Until now, the tax authorities have refused to grant tax relief for winter maintenance and snow-clearing costs relating to public footpaths because the services are not carried out on private property. This view contradicts Supreme Court rulings.

According to a ruling by the Federal Fiscal Court, there are no high requirements for the form of a child benefit application, as child benefit serves to safeguard the principle of tax exemption of the minimum subsistence level and to promote the family.

According to the Hamburg Fiscal Court, the tax authority’s request to submit an overall journal, in which emails that are not subject to retention are also to be listed or presented following the tax authority’s specifications, exceeds the tax authority’s powers and is therefore unlawful.

Employees are obliged to inform themselves about changes to the work schedule in their free time or to accept instructions from the employer to specify working hours, e.g. by text message.

The draft bill for the Bureaucracy Relief Act IV has been published. Among other things, it contains a reduction in the retention periods for accounting documents under commercial and tax law from ten to eight years.

This and other topics are in our newsletter.

___________________________________________________________________________________

Selamat pagi dan selamat datang di berita dari dunia pajak.

Hingga saat ini, otoritas pajak menolak memberikan keringanan pajak untuk pemeliharaan musim dingin dan biaya pembersihan salju yang berkaitan dengan jalan setapak umum karena layanan tersebut tidak dilakukan di properti pribadi. Pandangan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Menurut keputusan Pengadilan Fiskal Federal, tidak ada persyaratan yang tinggi untuk bentuk aplikasi tunjangan anak, karena tunjangan anak berfungsi untuk melindungi prinsip pembebasan pajak dari tingkat subsisten minimum dan untuk mempromosikan keluarga.

Menurut Pengadilan Fiskal Hamburg, permintaan otoritas pajak untuk menyerahkan jurnal secara keseluruhan, di mana email yang tidak tunduk pada retensi juga harus dicantumkan atau disajikan sesuai dengan spesifikasi otoritas pajak, melebihi wewenang otoritas pajak dan oleh karena itu merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Karyawan wajib menginformasikan diri mereka sendiri tentang perubahan jadwal kerja di waktu luang mereka atau menerima instruksi dari pemberi kerja untuk menentukan jam kerja, misalnya melalui pesan teks.

Rancangan undang-undang untuk Undang-Undang Pelonggaran Birokrasi IV telah diterbitkan. Di antaranya, RUU ini berisi pengurangan periode penyimpanan dokumen akuntansi di bawah hukum komersial dan pajak dari sepuluh menjadi delapan tahun.

Topik ini dan topik-topik lain dalam buletin kami.